Cerdas cermat. Pulau Bunyu Kalimantan Timur. Debat calon presiden berlangsung monoton dan kurang mengena pada tujuan. Karena itu, dalam evaluasi di ruang rapat KPU, disepakati untuk mengubah beberapa format debat. Dalam rapat yang dipimpin anggota KPU, Endang Sulastri, serta diikut tim sukses semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) itu disepakati untuk mengurangi durasi penyampaian visi-misi, dari 10 menit menjadi tujuh menit.
Setelah para kandidat menjawab pertanyaan moderator, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. "Jadi, tidak langsung break seperti yang kemarin," kata Endang Sulastri usai memimpin rapat. Hal ini berindikasi bahwa iklan pada debat putaran kedua lebih sedikit dari debat sebelumnya. Namun pendalaman itu tidak muncul dalam debat putaran kedua yang dipandu Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Perubahan juga dilakukan atas posisi berdiri para kandidat. Bila dalam debat pertama semua kandidat berdiri sejajar menghadap penonton, pada debat putaran kedua para kandidat wakil presiden berdiri membentuk setengah lingkaran dan berdekatan. Panggung hanya didominasi moderator dan tiga kandidat yang berdebat.
Terkait dengan metode debat "cerdas cermat" itu, Endang mencoba menilai dari kacamata proses debat presiden. Kendati memang terlihat seperti cerdas cermat, debat capres-cawapres yang diadakan kali ini setidaknya menjadi langkah bagus bagi demokrasi di Indonesia. Menurut dia, debat itu tidak harus saling menyerang dan menjatuhkan. "Saya kira, sudah lewatlah fase itu," Endang beralasan.
Pendapat Endang Sulastri itu digarisbawahi Milton Pakpahan, Wakil Koordinator Operasi Tim Kampanye SBY-Boediono.Ia berpendapat, debat langsung dengan saling serang antar-kandidat sangat tidak baik dari sisi etika. "Mereka itu pemimpin-pemimpin yang harus menunjukkan etika dan wibawa. Jangan sampai mereka bersitegang, apalagi di panggung," katanya.
Tim SBY-Boediono memang menolak debat langsung antar-capres. Akibatnya, debat capres itu dinilai Tjipta Lesmana sangat mengecewakan. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, ini menganggap acara itu bukanlah debat. Sebab tidak ada pro-kontra dan adu argumentasi. "Itu semacam diskusi. KPU keliru kalau menyebut acara itu debat. Judulnya harus diganti. Itu sangat memalukan," ujar Tjipta.
Yang lebih mengecewakan, kata Tjipta, dalam memformat acara debat itu, KPU banyak diatur. Contohnya soal tanya-jawab antar-capres. Dua hari sebelum acara berlangsung, sebenarnya sesi itu ada. Namun sesi itu lantas dihilangkan. "Yang meminta itu tim sukses SBY. Saya tahu persis," kata Tjipta, yang mengaku menanyakan alasan penghilangan acara itu kepada anggota tim sukses SBY.
Alasannya, menurut Tjipta Lesmana, SBY masih menjabat sebagai presiden. Kalau sesi tanya-jawab itu memanas, bisa menurunkan citra presiden, dapat mempermalukan Presiden Indonesia. "Sebetulnya mereka takut. JK yang semula setuju acara itu diadakan akhirnya juga mengalah," kata Tjipta pula.
Tjipta mengungkapkan, sebelum berlangung debat, ada pertemuan cukup menegangkan di kantor KPU. Pertemuan itu dihadiri tim sukses tiga pasang capres-cawapres, masing-masing diwakili seorang anggota tim sukses, moderator Anis Baswedan, dan KPU. "Pada pertemuan itu, Pak Anis sampai menyatakan mundur," tutur Tjipta.
7 tahun yang lalu